Ketua Litbang GMPK Garut Adukan Dugaan Penyelewengan BLT DD Cimareme Kepolda Jabar

0

GARUT, IN.ID – Ketua litbang DPD GMPK Garut bersama dengan wartawan media online, mendatangi markas kepolisian daerah (MAPOLDA) Jawa Barat, tepatnya beralamat di Jln. Sukarno Hatta No.743 Kota Bandung ; maksud dan tujuan ketua litbang GMPK, Ardianto bersama wartawan media online adalah menyampaikan laporan pengaduan, tentang dugaan penyelewengan anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2020 yang diperuntukan untuk penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) berbentuk BLT Dana Desa, Selasa 30/6/2020.

“Laporan pengaduan masyarakat tersebut ditujukan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus, terpantau keduanya diterima dengan baik oleh jajaran anggota unit II tipikor Polda Jabar, sejenak para penyidik tipikor mengajukan beberapa pertanyaan, baik kepada Ardianto maupun kepada awak media.

“Selanjutnya berkas laporan pengaduan masyarakat tersebut diterima oleh staf administrasi, dan dibuatkan tanda terima maka selesailah rangkaian pengaduan masyarakat kepada pihak APH, dalam wawancaranya dengan awak media Ardianto berharap, “semoga apa yang diharapkan oleh masyarakat desa Cimareme dapat segera terwujud, jika memang benar apa yang kami duga itu terbukti, tentu sanksi berupa pidana telah menanti sang kades Cimareme, namun yang terpenting jika dana untuk penanganan Covid-19 itu masih ada, maka sebaiknya segeralah hak warga itu diserahkan secepatnya pungkas Ardianto.

“Di waktu dan tempat yang berbeda awak media juga melakukan wawancara kepada beberapa orang tokoh masyarakat desa Cimareme, tomas yang berasal dari kp. Sindanglangon menyatakan pendapatnya, dirinya sangat mendukung dan mengucapkan terimakasih kepada dua orang yang telah menyampaikan pengaduan masyarakat ke Polda Jabar.

“Pasalnya sebelumnya kades Cimareme yang berinisial (JH) ini pernah juga tersandung masalah korupsi dan juga diadukan ke Polres Garut. Namun entah masuk angin atau bagaimana’ sehingga progres penanganan kasusnya tidak jelas,” ujar tokoh.

“Kali ini apa yang diperbuat kades (JH) justru lebih extrim yakni berani menyalahgunakan dana yang diperuntukan penanganan Covid -19 ingat lho? ini kan sudah ditetapkan sebagai bencana non alam berskala nasional bahkan global oleh pemerintah, maka APH harus serius juga dalam menanganinya, jangan dibuat main – main kan sudah ada maklumat kapolri,” pungkas tomas Kp. Sindang langon.

Selanjutnya Tokoh masyarakat Kp. Cimareme yang juga tidak berkenan disebutkan namanya juga menerangkan, “bahwa masyarakat di kampung Cimareme yang berada di wilayah RW.01, RW.08, RW.11 dan RW.09 Kampung Sindangsari merasa kesal dan kecewa, atas apa yang telah dilakukan oleh kepala desanya. Selain BLT DD sebagian besar tidak disalurkan, anggaran untuk kegiatan padat karya tunai yang berjumlah Rp.106.90.000 itupun diborongkan kapada para ketua RW sebesar Rp.32.000.000 juga ikut ditilep,” ujar tomas. “Intinya masyarakat desa Cimareme kebanyakan sudah kesal dan jengkel dengan prilaku kades (JH).

“Harapan masyarakat agar proses penegakan hukum yang sedang ditangani oleh Polda Jabar berjalan tegak lurus, jangan terlalu melihat besar kecilnya nilai kerugian negara, namun itikad tidak baik dan prilaku yang cenderung merugikan masyarakat itulah, yang harus dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi,” pungkas tomas kp. Cimareme. (S. Afsor/Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here