MENUNGGU MOMENTUM JEKEK

0
Foto : Bupati Wonogiri Joko Sutopo (Jekek)

WONOGIRI, IN.ID – Dinamika politik Kabupaten Wonogiri mulai kemrengseng, makin memanas. Hajatan demokrasi yang rencananya akan digelar oleh KPU pada 9 Desember tahun ini, ternyata masih menimbulkan tanda tanya besar berkaitan dengan kepastian pelaksanaan pilkada itu sendiri maupun siapa calon yang akan maju mengikuti kontestasi.

Terjadinya pandemi Covid-19 mampu memporak-porandakan jadwal yang telah disusun KPU dan membuat pemerintah harus menata ulang jadwal pelaksanaan pilkada hingga akhirnya diundur 9 Desember 2020. Jadwal itu pun dipahami masih dapat mundur lagi karena berbagai hal yang ternyata masih menyisakan permasalahan terutama berkaitan ketersediaan pendanaan berkaitan dengan kelayakan protokol kesehatan bagi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS.

Sedangkan dari ranah partai politik yang memiliki hak untuk mengusung pasangan calon, wabah Covid-19 ternyata juga menimbulkan kontraksi notabene berpengaruh pada belum pastinya pasangan calon yang akan mengikuti pertarungan di pilkada Kota Gaplek.

Pada awalnya, diprediksi akan terdapat calon tunggal diusung partai pemenang pemilu 2019, PDI-P menyiapkan pasangan Joko Sutopo dan Sriyono. Bahkan keduanya secara sah telah mengantongi rekomendasi DPP PDI-P dan siap melenggang di kontestasi pilkada (Solopos, 25/6).

Namun, dinamika sontak berubah berkaitan dengan pageblug Covid-19. Joko Sutopo, berikutnya disebut Jekek, mengapungkan wacana akan mengundurkan diri manakala pilkada dipaksakan akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dengan dalih sebagai petahana (bupati) dirinya merasa memiliki tanggung jawab untuk merampungkan permasalahan pageblug yang melanda kabupatennya.

Pageblug Covid-19 senyatanya memang membuat Kabupaten Wonogiri menjadi salah satu wilayah dengan predikat zona merah karena memiliki mobilitas penduduk yang sangat besar. Jutaan warga Wonogiri menjadi pekerja luar kota (mbara) terutama di daerah DKI Jakarta notabene menjadi episentrum pageblug Covid-19. Data menegaskan bahwa pageblug yang melanda dunia itu menjangkiti sembilan juta jiwa dan menewaskan 474 ribu penduduk dunia. Mobilitas warga itulah yang menuntut Jekek harus berkonsentrasi dalam penanganan pageblug itu. Merasa tidak tega dalam situasi wabah seperti ini, sebagai bupati dirinya justru memikirkan diri sendiri menyiapkan pencalonan di pilkada.

Lontaran sikap politik Jekek itu sempat membuat terkejut berbagai pihak, menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat Kabupaten Wonogiri. Ada yang mendukung sikap politiknya, ada pula yang menyayangkan dan tidak sedikit yang menuduh itu bagian dari strategi pemenangan. Bahkan, para pengamat memberi istilah untuk lontaran pengunduran diri Jekek itu sebagai ledakan pestol tanpa peluru. Terdengar nyaring namun tidak memberi efek mamatikan bagi siapapun. Hanyalah sebuah strategi sembari menunggu momentum terbaik untuk mamastikan kontestasi.

PDI-P sebagai partai politik yang telah berpengalaman dan memiliki segudang strategi dalam pelaksanaan pilkada tentu menyimpan maksud dengan lontaran Jekek tersebut. Jekek menegaskan bahwa lontaran sikap itu bukan gertak sambal belaka. Jekek bersikukuh akan segera mengirimkan surat pengunduran diri ke DPP PDI-P dalam waktu dekat. Perkara dirinya ditugaskan partai, itu urusan lain. Demikian dalih yang ditegaskan Jekek.

Bagaimana dengan kabar yang menanggapi lontaran pengunduran diri Jekek adalah ‘tembang tantangan’ bagi partai politik di luar PDI-P?

Dinamika inilah yang paling menarik. Kabar terakhir, mulai terdengar nada jawaban atas ‘tembang tantangan’ yang dilontarkan Jekek. Partai politik di Kabupaten Wonogiri di luar PDI-P ternyata tetap berasumsi tidak akan membiarkan pilkada Wonogiri hanya ada pasangan tunggal dari PDI-P; pasangan Jekek-Sriyono. Hal itu menandakan bahwa partai politik di luar PDI-P merapatkan barisannya untuk ganti melakukan tekanan atas lontaran Jekek. Perang strategi mulai digelar.

Mereka memandang bila terjadi hanya ada pasangan tunggal sama artinya demokrasi di Wonogiri bisa berhenti. Marwah parpol adalah menghidupkan demokrasi maka dalam pilkada Wonogiri harus terjadi kontestasi.

Artinya, koalisi empat partai menengah yang terdiri dari: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tengah melakukan pematangan melalui loby-loby untuk meloloskan pasangan “H&J”.

Apakah lobby politik koalisi empat partai menengah itu akan menghadirkan pasangan penantang bagi Jekek-Sriyono yang juga belum jelas kepastiannya?

Semuanya masih menunggu memontum yang diapungkan Jekek. Jekek jelas-jelas memegang ‘kunci’ untuk mengharu biru warga Kabupaten Wonogiri. Namun, jawaban ‘tembang tantangan’ dari koalisi partai menengah semakin menegaskan bahwa bakal terjadi kontestasi di pilkada Wonogiri.

Kemana arah bola bergerak juga semakin jelas dan banyak pihak yang berani memastikan bahwa pasangan Jekek-Sriyono akan dihadang pasangan dari koalisi partai menengah.

Alasannya sederhana; pertama, PDI-P sebagai partai pemenang pemilu 2019 dan ‘penguasa mayoritas’ kursi dewan tidak mungkin melepaskan kesempatan memimpin Kabupaten Wonogiri. Kedua, di internal PDI-P Kabupaten Wonogiri tidak ada figur yang dapat menandingi kesiapan Jekek dalam kontestasi pilkada tahun ini. Ketiga, Jekek-Sriyono telah mengantongi rekomendasi DPP PDI-P dan kecil kemungkinan untuk dianulir ataupun digantikan pasangan lain. Keempat, peluang pasangan Jekek-Sriyono untuk memenangkan pilkada sangat besar dibandingkan pasangan lain.

Momentum Jekek apakah mampu menjadi pengungkit sekaligus meriam bagi dirinya? Momentum itu memang layak ditunggu sembari menikmati seduhan kopi pahit diantara dinginnya angin pegunungan di Wonogiri.

Penulis adalah pemerhati sosial kemasyarakatan di Kabupaten Wonogiri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here