SUMENEP | IndependentNews.id | BPRS Bhakti Sumekar dan perbankan di Kabupaten Sumenep didorong tidak hanya sekadar menjadi lembaga penghimpun dan penyalur dana, akan tetapi diminta untuk ikut mengambil peran dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya bagi para pelaku UMKM.
Dalam rapat koordinasi Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Kabupaten Sumenep yang diikuti sejumlah perbankan di Sumenep, yakni BPRS Bhakti Sumekar, Bank Jatim, Bank Mandiri, Bank Mandiri Taspen, BTN, BRI, BCA, BSI, BNI, dan Bank BPR Jatim/Bank UMKM Jawa Timur didorong untuk memperkuat pelaku UMKM.
Direktur Utama PT BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, H Hairil Fajar yang juga menjabat sebagai Koordinator BMPD Kabupaten Sumenep menganggap perlunya kerjasama antar perbankan agar dapat memudahkan akses pembiayaan pada masyarakat, sehingga diharapkan akan berdampak langsung bagi perkembangan aktivitas ekonomi di daerah.
“Kami ingin memastikan perbankan di Kabupaten Sumenep bisa hadir dan mengambil peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya dengan memberikan kemudahan akses permodalan kepada pelaku usaha agar usahanya bisa tumbuh dan naik kelas,” terang H Hairil Fajar pada Rabu (26/8/2026).
Menurut H Fajar, para pelaku usaha dalam meningkatkan bisnisnya, salah satunya adalah kemudahan dalam mendapatkan modal usaha. Karena permodalan yang stabil tidak hanya membuat usaha tetap berjalan, akan tetapi diharapkan bisnis usahanya dapat berkembang secara signifikan.
“Pada saat usaha tumbuh, pendapatan masyarakat juga akan meningkat. Dari peningkatan pendapatan tersebut, harapannya masyarakat bisa mulai menabung dan kemudian melakukan investasi untuk jangka panjang,” terangnya.
Menurut H Fajar lagi, sebagai salah satu upaya pemerintah dalam rangka memperluas pembiayaan bagi masyarakat yang memiliki usaha potensial akan memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) ataupun Bank Milik Daerah. Dan KUR nanti diberikan tanpa anggunan bagi yang mengambil kredit dibawah 100 juta. Tentunya hal tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha yang masih belum memiliki aset untuk dijadikan jaminan.
“Makanya hal ini menjadi peluang bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dengan akses kredit yang lebih mudah, mereka tidak hanya mendapatkan modal untuk bertahan, tetapi juga memiliki kesempatan mengembangkan usahanya,” terangnya.
Pemerintah juga menyiapkan jaminan pembiayaan untuk membantu perbankan mengelola resiko pembiayaan. Jadi bantuan tersebut dapat mencakup berbagai keberadaan yang memengaruhi kemampuan pelaku usaha dalam melakukan aktivitas usahanya. Seperti kondisi yang tidak terduga, seperti gagal panen, bencana alam hingga meninggalnya kreditor.
“Melalui penjaminan dari penmerintah, risiko yang dihadapi perbankan bisa lebih terkelola. Ini penting agar lembaga perbankan semakin berani menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang memang memiliki usaha produktif,” jelas H. Fajar.
Terakhir menurut H Fajar, bahwa BMPD Sumenep akan terus melakukan komunikasi dan koordinasi antar pimpinan perbankan. Sehingga komunikasi tersebut dapat meningkatkan layanan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pembiayaan usaha masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian daerah.
“Pada prinsipnya, kami ingin perbankan hadir sebagai mitra pelaku usaha. Masyarakat harus mendapatkan akses permodalan yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga usaha mereka bisa berkembang, pendapatannya meningkat, dan tentunya dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumenep,” pungkasnya. (Ainul Hidayat)
