Komunitas GIPSI Sikapi Perambahan Hutan Lindung di Wilayah Bondowoso, Lima LMDH Terancam Dipidanakan

BONDOWOSO.IndependentNews.id – Rusakanya sebagian besar hutan lindung dan rimba alam di kawasan hutan perhutani Bondowoso akibat perambahan secara ilegal di kawasan pangkuhan Perhutani KPH Bondowoso mendapat sorotan Komunitas Pecinta Alam Gerakan Independen Peduli Sumber Daya Alam Indonesia (GIPSI) banyaknya temuan komunitas masyarakat di lingkup hutan lindung sudah tak sesuai dengan ketentuan aturan dan Undang – undang tentang kelola hutan bersama masyarakat pinggiran hutan, yang tergabung dalam kelompok Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) banyaknya kegiatan petani LMDH sudah tak sesuai dengan aturan dan kesepakatan antara LMDH dan Perum Perhutani.

Pembukaan lahan secara besar – besaran oleh kelompok di bawah binaan LMDH khususnya di wilayah hukum Perum Perhutani Bondowoso mendapat sorotan tajam dari Komunitas GIPSI karena banyaknya temuan pengrusakan dan pemanfaatan hutan lindung serta merubah fungsi hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan yang tentunya merugikan Negara dan Masyarakat akibat dampak dari perambahan hutan lindung secara ilegal serta rusaknya eko sistem hutan yang tak lagi berfungsi secara efektif sebagai Hutan lindung dan Rimba Alam.

Dari hasil temuan Komunitas GIPSI di beberapa titik hutan lindung yang dipandang perlu mendapat perhatian serius dari pihak Perum Perhutani selaku pengelola hutan dan pemangku aturan kebijakan antara LMDH dan PERHUTANI untuk menindak tegas dampak dari kegiatan yang tak sesuai kesepakatan bersama yang telah diatur dalam perjanjian kerja sama (PKS) yang benar.

GIPSI adalah komunitas pecinta alam sangat menyesalkan kurangnya perhatian yang serius dari semua pihak terkait hingga perambahan dan pengrusakan hutan ini hingga berjalan bertahun tahun diduga ada pembiaran dan bahkan tambah merajalela untuk terus membuka lahan secara ilegal dengan mengatasnamakan LMDH selaku mitra Perhutani, maka dari itu ketua kemunitas GIPSI menyikapi serius dan ada sekitar kurang lebih Lima LMDH yang diduga kegiatannya telah menyalahi aturan ketuntuan dan perundang undangan tentang kehutanan.

“Tindakan LMDH dan kelompoknya adalah perbuatan pidana serius yang harus mendapat perhatian dan tindakan serius dari pihak internal Perhutani dan pemerintah serta penegak hukum kepolisian, dalam waktu dekat kami Masyarakat Komunitas GIPSI akan melaporkan kepihak Kepolisian Polda Jawa Timur untuk mengusut adanya tindakan pidana yang merugikan Negara dan Bangsa dan kami akan menggandeng Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) untuk mengawal pelaporan kami selaku masyarakat yang merasa terdampak kerugian akibat rusaknya tanah hutan Negara akibat kebijakan yang keliru,” tegas Ari S ketua Komunitas GIPSI pada Independent News. (Adi/Yas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here