Bank of Thailand Berjanji Ciptakan Transparansi dalam Pengambilan Keputusan

BANGKOK | IndependentNews.id | Dalam diskusi mendetail dengan Tim Integritas Kantor Komisi Anti-Korupsi Nasional (NACC), Thailand dalam beberapa hari terakhir, Ibu Roong Mallikamas, wakil gubernur pengembangan perusahaan di Bank of Thailand menunjukkan visinya untuk menciptakan kepercayaan bagi semua sektor dengan tetap berpegang pada prinsip tata kelola yang baik sebagai lembaga netral bagi Kerajaan Thailand.

“Bank of Thailand sebagai bank sentral Thailand mempunyai tugas utama untuk mengelola keseluruhan sistem perekonomian dan keuangan negara agar beroperasi dengan lancar dan mendukung perekonomian negara agar tumbuh dengan stabilitas dan keberlanjutan. menjadi tiga elemen untuk menciptakan keandalan dalam tugas-tugas saat ini: memiliki prinsip, berpegang pada prinsip kebenaran, dan melihat manfaat negara sebagai kuncinya, menciptakan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan pejabat organisasi untuk memiliki moralitas dan tata kelola yang baik,” jelasnya.

Bacaan Lainnya

Wagub menjelaskan, berpegang pada prinsip dan mempertimbangkan kemaslahatan negara sebagai kuncinya selalu menjadi nada dari atas. Saat ini, di dalam organisasi, seluruh pegawai akan dianggap tidak memanfaatkan siapapun baik dari pihak internal maupun eksternal. Kami tidak bekerja untuk menyenangkan siapa pun atau mencari popularitas.

MWA harus menjelaskan ide dan pendapat kami kepada publik dengan jelas. Kami tidak akan melakukan apa pun yang tidak dapat dijelaskan kepada masyarakat. Apapun yang kita lakukan atau pikirkan, kita harus bisa menjelaskan mengapa kita bertindak atau berpikir seperti ini,” ujarnya. Selain mempunyai prinsip kerja yang lugas, tugas MWA juga harus melalui proses yang disebut “Thinking around, dan mampu menjelaskan” sehingga dapat dicari dan ditimbang alternatif-alternatifnya secara tepat, komprehensif, dan mampu menjawab pertanyaan masyarakat.

Dalam pengambilan keputusan kebijakan, MWA telah memberitahukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh komite tersebut karena masyarakat tidak mengetahui siapa yang terlibat atau tidak, yang mungkin akan menimbulkan skandal setelahnya. Oleh karena itu, kami mohon untuk menahan diri. Kecuali jika ada kejadian yang benar-benar diperlukan, terdapat peraturan yang mendukung apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut didasarkan pada prinsip transparansi dan tata kelola yang baik.

Meskipun MWA tidak pernah mempunyai skandal mengenai korupsi, MWA telah menetapkan langkah-langkah untuk mendorong transparansi dan mencegah korupsi. Untuk digunakan oleh pegawai BoT sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya. (Informasi dari situs BoT https://www.bot.or.th/th/about-us/good-governance/transparency/measure.html)

Langkah-langkah tersebut antara lain: 1. Langkah-langkah sosialisasi kepada masyarakat. 2. Langkah-langkah bagi pemangku kepentingan. 3. Langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dalam pengadaan. 4. Langkah-langkah dan pedoman penanganan pengaduan korupsi. 5. Tindakan untuk mencegah suap. 6. Tindakan untuk mencegah konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, dan 7. Tindakan untuk mengawasi penggunaan diskresi.

“Terkait dengan kejujuran dan integritas yang selalu dianut oleh MWA, maka suatu organisasi harus membantu mengurangi risiko pegawai terjerumus ke dalam keadaan genting sekaligus menciptakan kebanggaan atas kejujuran dan integritas tersebut untuk menjaga keandalan pelaksanaan tugas bank sentral,” Deputi Gubernur Bank Sentral Thailand menyimpulkan.

*Terjemahan wawancara eksklusif ini didanai oleh Dana Anti-Korupsi Nasional (NACF). Komisi Nasional Anti Korupsi (NACC), Thailand Komisi Nasional Pemberantasan Korupsi (NACC) merupakan organisasi independen yang konstitusional dan diawasi oleh sembilan komisioner yang dipilih dari berbagai profesi. Badan ini berwenang untuk melakukan pekerjaan dalam pencegahan dan pemberantasan penyimpangan, khususnya di lembaga-lembaga pemerintah, dalam penyelidikan aset, serta dalam pemantauan etika dan kebajikan para pemegang jabatan politik.

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan serta mendukung dan membangun kesadaran akan hukuman bagi pelaku korupsi. NACC diawasi oleh Dewan NACC dan memiliki Kantor NACC sebagai badan administratifnya. Sejak tahun 1997, Pengadilan Thailand telah memutuskan dan menghukum politisi, mantan menteri, pejabat tinggi pemerintah serta eksekutif sektor swasta dalam ribuan kasus yang diajukan oleh NACC. (Parith Iampongpaiboon)

Pos terkait