SUMEMEP | IndependentNews.id | Untuk yang delapan kalinya Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Tahun Anggaran 2024. Prestasi ini berturut – turut didapat Pemkab Sumenep dari WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai bukti konsisten dalam mengelola keuangan daerah dengan transparan dan provisional.
Dr. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH., MH., selaku Bupati Sumenep mengapresiasi dan berterimakasih atas capaian yang diraih oleh Pemkab Sumenep. Opini WTP yang diraih merupakan kerjakeras semua pihak baik dari jajaran pemerintah daerah, aparatur sipil negara (ASN), ataupun berbagai elemen masyarakat yang mendukung dan aktif memberikan kontrol untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah.
“Saya berterimakasih atas kerja keras, kolaborasi dan sinergitas yang luar biasa dari semua pihak,” ujarnya usai menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kabupaten Sumenep di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo pada Kamis (17/4/2025).
Sejak tahun 2017 selama tujuh tahun berturut – turut Pemkab Sumenep meraih opini WTP merupakan bukti bahwa pemkab mampu mempertahankan integritas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu menurut Bupati bahwa pengahargaan tersebut bukan hanya sekedar prestasi, akan tetapi juga sebagai bukti pemerintah daerah komitmen untuk transparan setiap mengelola keungan.
“Penghargaan ini akan terus mendorong seluruh ASN dan elemen pemerintah daerah untuk lebih giat bekerja. Kami berharap semua pihak semakin termotivasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” terang Bupati.
Menurut Bupati kunci utama untuk pencapaian penghargaan tersebut yaitu dengan terus bekerjasama antara pemerintah daerah dan segenap elemen masyarakat.
“Kami berharap seluruh elemen masyarakat terus memberikan dukungan dalam mengawasi kinerja pemerintahan. Ini adalah prestasi bersama,” ungkapnya.
Bupati juga mengatakan bahwa rekomendasi dari BPK akan selalu menjadi acuan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. penghargaan WTP harus menjadi motivasi bagi seluruh ASN dan non-ASN di Pemkab Sumenep untuk lebih meningkatkan kepatuhan, ketaatan dan ketelitian dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Kami akan memastikan bahwa rekomendasi BPK akan menjadi komitmen bagi seluruh pimpinan OPD dan ASN untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumenep,” pungkas Bupati. {NM Sholeh/Red)
