SUMENEP | IndependentNews.id | Dalam beberapa pekan di Kabupaten Sumenep, masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Kalaupun ada antrean panjang kendaraan dan sulit mendapatkan pertalite sehinggaa menyeta waktu. Dan bahkan setelah lama antre tiba – tiba pertalite dikatan sudah habis.
Melihat kondisi tersebut, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep, Juhari, SAg mengkritisi sulitnya masyarakat dalam mendapatkan BBM bersubsidi tersebut. Pihaknya mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mencari solusi agar ketersediaan pertalite di sejumlah SPBU tidak membebani ekonomi masyarakat.
Dalam keterangannya saat ditemui awak media di kediamannya, Juhari mengatakan bahwa persoalan ketersediaan BBM Bersubsidi tidak hanya kuota cukup secara administratif. Akan tetapi Pemkab harus memastikan bahwa BBM bersubsidi tetap tersedia ketika dibutuhkan masyarakat.
“Pemerintah daerah harus berupaya mencari solusi ketersediaan BBM bersubsidi. Jangan sampai masyarakat harus membuang waktu berjam-jam hanya untuk antre mendapatkan pertalite,” jelas Juhari, Rabu (2/9/2026).
Menurut Juhari, bukan hanya soal kenyamanan antre panjang di SPBU dan bahkan setelah berlama – lama antre, pertalite dinyatakan sudah habis. Kondisi tersebut sangat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang pekerjaannya menggantungkan pada kendaraan yang menggunakan BBM bersubsidi.
“Kalau kendaraan seperti pickup untuk bekerja harus antre lama di SPBU tentu aktivitas kerja mereka juga terganggu. Mereka seharusnya bisa lebih lancar bekerja, bukan waktunya habis di SPBU,” ujarnya.
Seharusnya Pemkab Sumenep tidak hanya koordinasi dengan pihak pertamina. Akan tetapi harus mencari solusi yang pasti akan ketersediaan pertalite di sejumlah SPBU. Pemkab harus memastikan penyaluran BBM bersubsidi tetap lancar dan stok di SPBU tidak cepat habis
Seperti yang pernah dijanjikan Pemkab Sumenep, sepanjang tahun 2026 BBM bersubsidi untuk wilayah Kabupaten Sumenep tidak mengalami pengurangan. Dan hasil koordinasi Pemkab dengan pihak Pertamina menujukan bahwa ketersediaan BBM bersubsidi cukup hingga akhir tahun.
Semua itu berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Sementara kondisi di lapangan masyarakat harus berpindah – pindah SPBU untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Dan bahkan harus rela beli BBM eceran setelah mengalami kehabisan stok di SPBU.
Lanjut menurut Juhari, adanya perbedaan antara jaminan ketersediaan stok dengan kondisi yang dirasakan masyarakat perlu segera dievaluasi.
“Kalau memang stoknya cukup, harus dicari tahu kenapa masyarakat masih kesulitan mendapatkannya dan harus antre panjang. Ini yang perlu dicarikan solusinya,” jelasnya.
Terakhir, Juhari berharap Pemkab bersama Pertamina harus melakukan evaluasi terhadap sistem pendistribusian kebutuhan BBM ke masing – masing wilayah. Langkah tersebut dipandang sangat penting dan segera dilakukan, sehingga kesulitan masyarakat tidak terulang kembali dan masyarakat bisa mendapatkan BBM bersubsidi secara normal.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah kesulitan mencari nafkah justru kehilangan waktu produktif hanya karena persoalan kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi,” tutupnya. (A Hidayat)
