BEKASI, IN.ID | Tentang gencarnya perbaikan drainase Kota Bekasi dalam menyambut musim hujan dan pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan Pemkot Bekasi Ketua DPD IWO Indonesia Kota Bekasi sambut baik dan angkat bicara.
“Kami dari DPD IWO Indonesia memberikan apresiasi kepada Pemkot Kota Bekasi dalam program masif dan bertahap pembangunan drainase, normalisasi sungai dan kalo dan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Bekasi”
Kita mengetahui Kota Bekasi merupakan daerah yang berada 13-14 meter di atas permukaan laut. Selain itu Kota Bekasi juga sangat padat penduduk, hal ini dengan fakta adanya 400 kompleks perumahan lebih di Kota Bekasi
Namun Kota Bekasi yang berada di daerah 13-14 meter diatas permukaan laut ditambah kepadatan penduduk akibat banyaknya komplek pemukiman ini tidak diimbangi dengan sistem drainase yang baik.
Ketua DPD IWO Indonesia mengatakan letak topografi Kota Bekasi yang berada 13-14 meter di atas permukaan laut, seharusnya sudah menjamin daerah itu bebas banjir.
“Belanda dengan topografi daerah 4-5 meter di bawah permukaan laut saja bisa mengatasi persoalan banjir, kenapa Kota Bekasi yang masih tinggi dari laut kok tidak bisa mengatasi problem banjir,” papar Nio Helen.
Memang menurut Nio Helen hal ini bukanlah murni kesalahan tata kelola Pemkot saat ini memang master plan tata kota dan drainase Kota Bekasi sejak 50 tahun yang lalu tidak memiliki konsep tata drainase yang baik.
Menurut data tahun 2010 dari 1.000 km panjang jalan Kota Bekasi,75% tidak memiliki drainase. Dampaknya, saat hujan sejumlah ruas jalan dan pemukiman kerap tergenang
Nio Helen mengatakan saat ini drainase di Kota Bekasi tidak terintegrasi langsung dengan saluran di daerah perbatasan, seperti DKI Jakarta dan Kabupaten Bekasi saluran drainase yang berbatasan dengan DKI Jakarta seharusnya terhubung langsung dengan Banjir Kanal Timur (BKT).
Terkait pembangunan infrastruktur jalan seperti pembetonan dan pengaspalan jalan menurut Nio Helen sudah cukup baik namun juga perlu di imbangi dengan sistem drainase yang baik agar jalan-jalan yang sudah diperbaiki tidak kembali cepat rusak akibat genangan air karena sistem drainase yang buruk.
“Kita juga mendengar bahwa Bapak Presiden mengatakan penyerapan anggaran APBD daerah rata-rata baru 39%, maka alangkah baiknya digunakan oleh Pemkot Kota Bekasi untuk pembangunan masif sistem drainase, infrastruktur jalan, pendidikan dan program penurunan angka kemiskinan di Kota Bekasi” pungkas Nio Helen
Helen juga mengatakan ruas-ruas jalan Kota Bekasi memilika banyak persimpangan tentu Pemkot harus memiliki inisiatif untuk membangun banyak Flyover atau Underpass untuk mengurai kemacetan tanpa menunggu arahan dari Pemerintah Pusat
Selain itu jalan protokol di Kota Bekasi kerap dilalui oleh kendaraan-kendaraan berat seperti Truk dan Kontainer dengan bobot rririrberat dan berpotensi merusak jalan
“Karena Kota Bekasi jalan protokolnya merupakan jalan penghubung transportasi Industri dan distribusi barang dari kawasan Industri di sekitar Kota Bekasi dan biasanya lalu lalang pada siang hari dan jam-jam sibuk”
Helen kembali mengatakan tentu kita tidak ingin tragedi miris kecelakaan kontainer yang menabrak halte SD di Kota Bekasi yang banyak menelan Korban Jiwa orang dewasa dan anak-anak sekolah terulang kembali.
“Maka saya Nio Helen sebagai Ketua DPD Kota Bekasi selain mengusulkan pembatasan jam-jam lalu lalang kendaraan berat di jam-jam sibuk siang hari”
“Kami juga mengusulkan kepada Pemkot Kota Bekasi mengambil langkah berani membangun jalan Tol bebas hambatan kendaraan berat yang berbentuk jalan layang seperti di Tanjung Priok Khusus Kendaraan Angkutan Ekspedisi Barang dan Kendaraan Kontainer berat yang menuju langsung menuju pelabuhan, tentu solusi ini terbuktu mampu menurunkan angka kecelakaan lantas pengendara kendaraan bermotor dengan kendaraan kontainer”
“Memang saya memahami membangun mega proyek jalan tol melayang khusus kendaraan angkutan barang dan kontainer yang panjangnya bisa ratusan atau ribuan kilometer antar kawasan industri tidak membutuhkan dana yang sedikit namun saya kita jika Pemkot Kota Bekasi berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat tentu mereka menyambut baik dan membantu dari segi anggaran karena selain APBD Kota Bekasi ada juga dan Transfer bantuan APBD dari Pemprov dan Pemerintah Pusat.”
Penutup dari saya kita ingin Kota Bekasi menjadi Kota yang keren dalam 5 tahun kedepan baik dengan pembangunan masif untuk kepentingan masyarakat dan tentu kita tidak ingin ada kejadian kecelakaan-kecelakaan lantas yang yang menyedihkan dan sebenarnya tidak perlu terjadi apabila Pemkot Kota Bekasi mampu mengambil inisiatif dan terobosan berani pembangunan baik drainase dan program infrastruktur masif demi kepentingan masyarakat Kota Bekasi.
“Menurut saya Pemkot Kota Bekasi dan Pemerintah daerah sesuai arahan Bapak Presiden sesungguhnya tidak perlu takut dan khawatir terhadap OTT KPK apabila proyek itu memang dikelola secara Trasparan dan Tidak di Korupsi secara terlalu zalim dengan mengambil uang Negara secara barbar”
“Walaupun memang kita memahami namanya Korupsi dan Pungli di Negara kita tidak mungkin di tekan sampai angka nol, namun bukan menjadi alasan dan ketakutan Pemerintah Kota dan Daerah untuk tidak melakukan pembangunan-pembangunan Infrastruktur, Ekonomi, Sosial yang gencar demi kesejahtraan masyarakatnya” tutup Ketua DPD IWO Indonesia Kota Bekasi Nio Helen. (NH/Red)
