SUMENEP, IN.ID | Berawal dari keinginan dan desakan sejumlah Ketua RT dan tokoh masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat Desa Kalianget Barat, terus mempertanyakan persoalan pemilihan BPD Kalianget Barat yang dinilai tidak Demokrasi.
Demi kepentingan bersama di dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa Kalianget Barat, dalam menjalankan tugas fungsi sebagai BPD kedepannya, pihak Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) Mawil Sumenep menayangkan surat Dumas (Pengaduan Masyarakat) kepada pihak Pemerintah Kabupaten Sumenep, Selasa 10 Mai 2022.
Surat Dumas tersebut ditujukan langsung kepada Bupati/Wabup Sumenep dengan tembusan juga kepada, Inspektorat, DPMD, Kesbangpol Kabupaten Sumenep, PLT Camat Kalianget dan Kades Kalianget Barat.
Moh. Hari menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi L-KPK Mawil Sumenep sebagai sosial kontrol untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan mencerdaskan masyarakat, agar tidak melakukan aksi anarkis atas protes terhadap pemilihan BPD Kalianget Barat yang dinilai dilakukan hanya oleh kelompok tertentu saja (sepihak), L-KPK Mawil Sumenep berkirim surat Dumas yang ditujukan kepada Bupati/Wabup Sumenep meminta agar perekrutan bakal calon dan pemilihan calon anggota BPD tersebut diulang.
“Untuk menciptakan kondisi yang aman dan kondusif di Desa Kalianget Barat atas protes masyarakat, agar tidak menimbulkan aksi demo masyarakat kepada pihak pelaksana. Maka dari itu berharap kepada Bupati/Wabup Sumenep untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kembali atas laporan terpilihnya anggota BPD yang dilakukan oleh pihak Desa Kalianget Barat,” ucapnya.
Karena sebelumnya protes tersebut sudah disampaikan oleh pihak L-KPK Mawil Sumenep yang dilakukan oleh Ketua Moh. Hari kepada PLT Camat Kalianget dan juga melalui pemberitaan di media online, bahwa perekrutan bakal calon dan pemilihan anggota BPD Kalianget Barat dinilai telah menyalahi aturan yang ada.
Maka dari itu Moh. Hari selaku Ketua L-KPK Mawil Sumenep menegaskan bahwa bila Bupati Sumenep/Wabup Sumenep tidak mengindahkan surat Dumas tersebut, masyarakat Kalianget Barat bersama L-KPK Sumenep akan melakukan protes keras.
“Kalau nantinya tetap disahkan atau dilantik oleh Bupati Sumenep, maka Lembaga KPK bersama masyarakat akan melakukan aksi. Tapi kami berkeyakinan bahwa Bupati Sumenep akan mendengar aspirasi kami dan membatalkan pemilihan BPD agar diulang lagi sesuai aturan yang ada,” tegas Ketua Lembaga KPK Mawil Sumenep, Jum’at 13 Mei 2022 kepada awak media. (Erf/Red)
