Munas III PPD RI Targetkan Program Ekonomi Bisnis Digital di Tiap Desa

  • Whatsapp
Budiman Sujatmiko saat memberikan materi di hari terakhir acara Munas III PPD RI di TBS Solo (Foto : Rohmadi)

SURAKARTA, IN.ID | Mulai hari Rabu 8 Desember sampai dengan 10 Desember 2021 bertempat di aula gedung TBS (Taman Budaya Surakarta) dimulai pukul 10.00 pagi sampai pukul 22.15 WIB, PPD RI

(Persatuan Perangkat Desa Republik Insonesia) gelar MUNAS III dengan tema “Berjuang Mencapai Kesejahteraan Perangkat Desa, Memajemukan Pembangunan dan Budaya Desa”.

Bacaan Lainnya

Hadir dalam acara tersebut Ir Luhur Prajarto, MM staf ahli menteri Koperasi dan UKM, Dr Shri I Gusti Ngurah Arya sebagai nara sumber dalam acara tersebut dan beliau adalah Senator DPD – MPR Republik Insonesia.

Hadir pula beberapa perwakilan perangkat desa yang tergabung dalam organisasi PPD RI kurang lebih sekitar 50 orang peserta.

Dalam acara Munas III PPD RI tersebut diawali sesi pembukaan, yakni dengan Kirab penyambutan peserta dan penanaman pohon bambu di Bantaran Sungai PP Bengawan Solo sebagai awal dimulainya acara Munas III PPD RI.

Sementara lokasi acara Munas III PPD RI mengambil tempat di (TBS) Taman Budaya Surakarta yang dianggap layak dikarenakan tempatnya cukup luas dan sangat strategis dari semua wilayah.

Sangat menarik perhatian dan banyak mendapat respons positif dari peserta Munas III ini, salah satunya di sesi tanya jawab, bapak Pasir salah satu peserta dari jawa timur.

“Harus dimasukkan usulan, nomenklatur purna tugas perangkat desa dan dibuatkan aturan atau undang-undang untuk sekala nasional,” usulnya.

“Bumdes harus konsentrasi pada Wisata Desa, Dana Desa, Blogrand 10 % dan UU No 22/20 harua dikaji ualabg, Perangkat Desa yang kerja 10 tahun ke atas tunjangannya harus dibedakan dengan yang baru,” demikian berbagai usulan-usulan dari peserta yang lain.

“Bulog hanya menguasai 10%, masalah pupuk pada tahun 2022 semoga sudah beres, sementara Bumdes belum ada pedoman yang pasti, jadi harus jadi satu kesatuan. Sementara Validasi tanah desa harus segera diputuskan, MoU tanah Bengkok, BPJS 3% ditanggung pemerintah, Pencabutan UUDesa harus ditolak,” demikian tambahan bahasan dalam sesi tanya jawab..

“Kesimpulannya semua usulan akan disampaikan ke menteri, terkait UUDesa sangat layak untuk disempurnakan. Sementara dari DPD Jateng mengatakan, kalau konsep Gotong Royong sudah menipis sebagai kedaulatan desa,” terangnya.

Di akhir acara munas juga dihadiri Budiman Sujatmiko. Dia akan membantu memfasilitasi semua usulan – usulan peserta dan akan disampaikan ke kementerian terkait dan yang pasti mencarikan solusinya.

“Saya akan membantu semua usulan, nanti akan kami sampaikan ke kementerian terkait. Program kami tahun depan bekerjasama dengan berbagai perusahaan. Saya akan menyiapkan pupuk dan berbagai jenis bibit untuk satu juta hektar lahan. Dan juga akan kami bentuk ekonomi bisnis dijital di setiap desa,” pungkasnya. (Rohmadi/Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.