SUMENEP, IN.ID | Moh. Ramzi SIP, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep mendorong peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 untuk infrastruktur khususnya pembangunan jalan.
Pasalnya belakangan ini banyak keluhan masyarakat terkait banyaknya jalan yang rusak. Oleh sebab itu perlu kiranya perhatian publik terhadap masalah-masalah infrastruktur.
Yang sering menjadi sorotan publik salah satunya adalah pembangunan jalan di wilayah kepulauan yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya. Salah satu protes yang juga dilakukan oleh masyarakat yakni jalan rusak yang penghubungkan Desa Gapura Tengah, Kecamatan Gapura, dengan Desa Tamidung, Kecamatan Batang-batang.
Dalam keterangannya, Ramzi mengatakan bahwa protes masyarakat terhadap kondisi jalan rusak baik di daratan ataupun di kepulauan merupakan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang sangat mendesak. Yang menjadi harapan besar masyarakat, setiap anggota dewan melakukan reses atau serap aspirasi selalu dipenuhi dengan keluhan tentang masalah infrastruktur.
“Isu jalan rusak baik daratan maupun kepulauan dalam tahun ini cukup mengemuka. Kami akan mendorong bagaimana APBD 2024 bisa lebih banyak untuk infrastruktur,” jelas Ramzi.
Menurutnya disebabkan keterbatasan anggaran, maka tidak mungkin akan langsung diperbaiki semua jalan yang rusak tetapi paling tidak dapat menggunakan belanja APBD dengan memprioritaskan pembangunan jalan.
Karena pembangunan infrastruktur, khusnya jalan, akan berdampak luar biasa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan kondisi infrastruktur yang baik, maka aksesibilitas masyarakat akan meningkat dan pergerakan ekonomi masyarakat akan lebih baik.
Bukan tidak mungkin di sektor pendidikan dan kesehatan juga akan lebih baik kalau infrastruktur yang memadai dan mendukung. Akses yang mudah ke sekolah dan fasilitas kesehatan secara tidak langsung juga akan meningkatkan indeks pembangunan SDM di Sumenep.
“Masyarakat menilai kinerja pemerintah akan dianggap berhasil apabila infrastrukturnya baik. Sebaliknya, jika infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan tidak memadai, maka masyarakat akan menilai pemerintah gagal. Maka dari itu, pembangunan infrastruktur menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah,” pungkasnya. (Ainul H)