SEMARANG, IN.ID | LSM merupakan mitra pemerintah dalam membangun di daerahnya, dimana organisasi ini diakui oleh pemerintah. Karena Lembaga juga berhak mengawasi kinerja pemerintah sesuai dengan Undang Undang dan LSM dapat mengontrol sesuai temuan di lapangan dengan data yang benar.
“LSM bukan bentuk organiaasi yang mencari – cari kesalahan pemerintah tetapi sekedar kontrol sosial kinerja pemerintahan.
Seperti yang dikatakan Suyana LSM PKP pada acara Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) bagi pemerintah Desa se-Kabupaten Semarang, di Hotel Griya Persada, Bandungan Kabupaten Semarang pada Rabu 17/11/2021.
Acara gelombang pertama dihadiri oleh 300 Kepala desa dan perangkatnya, dengan narasumber Suyana Ketua LSM PKP, Hendro dari Kompas TV, Viosari dari media Polri dan Edwin Monitor Hukum.
Suyana mengatakan bahwa acara tersebut dilakukan untuk pemerintah Desa di seluruh Kabupaten Semarang tentang pengelolaan aset desa.
“Tujuannya, acara ini terkait dengan aset desa, dimana aset desa didata oleh pemerintah desa agar lebih baik kedepannya,” ucapnya.
Suyana menambahkan, “Karena selama ini banyak aset – aset desa yang alih tangan maupun alih fungsi. Dengan adanya aturan pemerintah desa tentang pendataan pengelolaan aset desa akan menjadikan lebih baik dan tertib administrasi desa,” imbuhnya.
Menurut Suyana Banyak aset desa yang hilang di Kabupaten – Kabupaten yang ada.
“Terutama pada Kabupaten Semarang pendataan aset desa kedepannya bisa lebih tertata,” pungkasnya.
Di tempat yang sama Suradi Kepala Desa Gedong Kecamatan Banyubiru. Kabupaten Semarang, sangat berterimakasih dengan adanya acara Sipades ini.
“Kami selaku pemerintah desa mengucapkan terima kasih. Karena dengan adanya kegiatan ini otomatis bisa menambah wawasan pengetahuan dan pengertian dari perangkat desa,” ucapnya.
Suradi menambahkan, “dengan acara ini bisa lebih hati – hati untuk menggunakan ataupun melaksanakan aturan – aturan yang sudah disampaikan,” tutur Suradi Kades peserta Bimtek. (Viosari/Red)
