Nuna : 100 Hari Pemerintahan Iqbal-Dinda Baru Dalam Tatanan Gunting-gunting Pita MATARAM |

  • Whatsapp

MATARAM | IndependentNews.id | Politisi Senior DPRD Provinsi NTB dari PDI Perjuangan, H. Raden Nuna Abriadi mengkritisi kinerja Pemerintah NTB dalam mimbar bebas 100 hari Iqbal-Dinda yang diselenggarakan M16 dan Pojok NTB di Cafe Tuwa Kawa (1/6).

Nuna menyampaikan memang dalam 100hari belum dapat dijadikan acuan untuk menilai tingkat keberhasil sebuah pemerintahan, tapi merupakan pijakan dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Yang baru terlihat hanya secara seremonial dalam tatanan gunting-gunting pita saja”, ungkapnya.

Menurutnya dalam rencana strategis Nasional, Provinsi NTB sebagai lumbung pangan harus dapat digambarkan secara tepat oleh Gubernur Iqbal. Hal ini sebagai bagian dari liniering RPJM Nasional dalam RPJMD NTB yang masih dalam tahap rancangan awal.

“Mengenai persoalan pencapai pangan kita, yang menjadi kebingunan saya bagaimana Gubernur menyampaikan kepada Presiden (dalam Zoom Meeting) bahwa pencapaian itu 10-12 ton per hektar. padahal pencapaian petani kita hanya 6-7 ton per hektar”, terang Nuna.

Lebih lanjut Nuna juga memaparkan setidaknya dalam 100 hari juga dapat menjabarkan tentang janjinya, misalnya terkait bantuan keuangan 300-500 juta per Desa.

“Justru yang menonjol itu adalah mau mengadakan pembangunan rehabilitasi gedung DPR, ini tidak linier dengan inpres no 1 tahun 2025 lebih-lebih dengan KMK 29 tahun 2025”, tegasnya.

Menyinggung struktur APBD Provinsi NTB saat ini, mestinya dapat menjawab janji terhadap masyarakat, karena penghematan yang dilakukan pemerintahan Iqbal-Dinda hanya sekitar 194 miliar (kisaran 3% APBD).

“Tidak perlu kemudian bahasa efisiensi itu menakutkan sekali, padahal penghematan kalo dari total 6 triliun ke 194 miliar tidak terlalu besar”, paparnya.

Bank NTB Syariah sebagai salah satu BUMD yang dibangun oleh masyarakat NTB sendiri, juga tidak luput dari sorotan Nuna. Bank NTB Syariah yang berkontribusi terhadap PAD, harus ditingkatkan trust nya dan dikelola secara bisnis profesional agar pemanfaatannya saja diperoleh pemerintah daerah NTB sebagai pemegang saham pengendali.

“Kalo pemimpinnya dan kiri kanan pekatiknya selalu berpandangan negatif terhadap Bank NTB, lantas Bank ini mau kita apakan. apa tidak bisa kita tidak usah terlalu cawe-cawe”, pungkasnya. (YR)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan